Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengatur secara komprehensif penyelenggaraan perumahan (pembinaan, pembangunan, pemanfaatan), kawasan permukiman, pemeliharaan, hingga pendanaan, dengan tujuan menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). (Link)

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang mengatur program pengentasan kumuh seperti Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) melalui pemberdayaan masyarakat, pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penanganan kawasan kumuh. (Link)

eran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Link)

Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Link)

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni (Link)